Saat Polri Sesumbar KEAMANAN, Dar Der Dor Pesta Tembakan Mengancam Amerika & Merenggut Nyawa Warga Australia Di FREEPORT

Oleh : Mega Simarmata, Pemimpin Redaksi

DIMUAT JUGA DI WWW.KATAKAMIINDONESIA.WORDPRESS.COM

Jakarta 12/7/2009 (KATAKAMI) Selalu saja, ada yang sangat mengejutkan dan memilukan hati bila sudah tersebar berita yang menyangkut PAPUA. Isu PAPUA memang sangat sensitif. Terkadang, memang ada gerakan dari oknum tertentu pada elemen masyarakat lokal yang patut dapat diduga sengaja menginternasionalisasikan "jualan kecap" soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Biasanya, jualan kecap soal pelanggaran HAM ini sangat laris manis untuk dijual keluar negeri bila sasaran tembaknya adalah TNI. Tak heran, kalau sejumlah politisi di negara asing tertentu, hobi benar menggasak Indonesia kalau sudah termakan dengan provokasi dari gerakan internasionalisasi isu pelanggaran HAM Papua tadi. Tidak mau tahu, apakah provokasi itu benar atau pura-pura dibuat menjadi BENAR.

Dan kini, hanya 3 hari setelah terselenggaranya Pemilu PILPRES 2009, seorang warga negara Australia ditembak mati di Mimika Papua. Drew Nicholas Grant tewas setelah diserang "sekelompk bersenjata" di Timika, Papua, Sabtu (11/7/2009). Jenazahnya diterbangkan ke Jakarta dengan menggunakan helikopter dan telah diotopsi di RSCM Jakarta.

Penembakan Drew Nicolas terjadi di Mile-53 itu saat mobil naas jenis LWB bernomor lambung 01-2587 yang dikemudikan Jon Biggs dengan tiga orang antara lain, korban, Maju Panjaitan, dan Lidan Madandan dalam perjalanan ke Timika dari Tembagapura.

Namun, sekitar pukul 05.30 WIT, saat melintas di Mile-53, mobil tersebut ditembaki hingga menewaskan korban yang sehari-hari bertugas di Departemen Expert Munical Construction PT Freeport. Drew Nicolas Grant (38) tertembak pada bagian dada dan leher.

Lalu penembakan juga terjadi lagi hari Minggu (12/7/2009) di area operasional PT Freeport Indonesia (PTFI), Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua ini yaitu sekitar pukul 10.00 WIT.

ANTARA melaporkan bahwa petugas keamanan PT Freeport Indonesia yang membawa logistik bagi aparat keamanan ditembak mati di Mile-51 area perusahaan AS itu. Petugas keamanan yang mati tertembak itu adalah MARKUS RANTE ALO (ditembak di bagian punggung), sedang dua korban luka lainnya adalah EDY JAWARO dan PIETER BUNGA yang kini dirawat di Klinik Kuala Kencana.

Pertanyaannya sekarang, SIAPA BERMAIN APA dibalik rentetan brutalisme pada personil asing dan warga lokal di areal perusahaan milik AMERIKA SERIKAT itu ?

Pertanyaan selanjutnya, ADA APA DIBALIK brutalisme pada objek vital milik AMERIKA SERIKAT secara bertubi-tubi pasca pelaksanaan PILPRES 2009 ?

Dan jika masih boleh bertanya, memasuki hari ke-empat pasca pelaksanaan PILPRES 2009, sudahkah Presiden AS Barack Hussein Obama masuk dalam barisan para pemimpin dunia yang "terburu-buru, tergesa-gesa dan terlalu dini" memberikan UCAPAN SELAMAT kepada pihak yang percaya diri akan keluar sebagai pemenang pesta demokrasi PILPRES 2009 ?

Jangan-jangan, karena OBAMA masih "wait and see" terhadap perkembangan politik di Indonesia, sementara suara dan dukungan OBAMA sudah sangat ditunggu-tunggu maka DAR DER DOR ... meletuslah senjata api yang LIAR itu di bumi PAPUA.

Menarik untuk disimak perkembangan situasi yang mulai nyerempet-nyerempet ini.

Dan MABES POLRI, jangan coba-coba untuk menutup mata dari memburuk dan memanasnya situasi di PAPUA. Patut dapat diduga, sudah sejak berbulan-bulan yang lalu MABES POLRI mengirimkan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri ke Papua.

Apa gunanya dan untuk kepentingan SIAPA sebenarnya Mabes POLRI mengirim personil Densus 88 yang memang dilatih untuk memiliki kemampuan tinggi dalam "menggempur" jaringan terorisme di Indonesia, sekarang malah dialih-tugaskan ke Papua ?

Ada apa dan membawa "PERINTAH" pihak mana sebenarnya , sehingga diterjunkan Densus 88 Anti Teror Polri ke wilayah bagian paling Timur Indonesia itu ?

Ingat, PAPUA bukan basis TERORISME. Kelompok Al Qaeda atau Al Jamaah Al Islamiyah bukan bercokol di PAPUA !

Bahwa misalnya, sampai saat ini ada gerakan separatisme di Papua, ya oke untuk ditangani oleh aparat keamanan.

Polda Papua bisa berkoordinasi dengan TNI.

Penanganan separatisme OPM ini, bukan baru sekarang saja dilakukan tapi sudah sejak zaman BAHEULA kalau kata orang Sunda. Dari zaman dulu, zaman Orde Baru.

Patut dapat diduga, MABES POLRI seakan pura-pura tidak tahu atau memang tidak mau tahu, bahwa penjagaan terhadap PT Freeport itu sangat amat ketat dan berlapis-lapis dalam kerangka pengamanan objek vital.

Sedikit saja, ada "gangguan keamanan" maka dampaknya akan sangat besar untuk INDONESIA.

Lah, kok sekarang malah HEBAT BETUL bisa terjadi rentetan penembakan brutal di areal PT Freeport Indonesia.

Memang, tidak ada korban jiwa ataupun terluka dari pihak AMERIKA SERIKAT.

Tetapi, ketika target sasaran itu ditujukan kepada individu-individu yang melekat erat pada areal bisnis PT Freeport Indonesia, wajar jika ada yang mencurigai apakah rentetan penembakan ini memang patut dapat diduga sengaja di DESAIN untuk menekan dan menakut-nakuti AMERIKA SERIKAT ?

Kalau misalnya muncul pertanyaan, mengapa bisa menuding sefrontal ini ?

Patut dapat diduga, "pesan utama" dibalik rentetan penembakan yang brutal ini sebenarnya untuk AMERIKA SERIKAT. Khususnya, untuk Presiden Barack Hussein Obama.

Pemimpin muda yang bulan Agustus mendatang akan merayakan ulang tahunnya yang ke-48 ini, tak kunjung memberikan respon yang sangat keras, tegas dan lugas mengenai hasil PILPRES 2009 di Indonesia.

Apa urusan atau kaitannya antara Presiden Barack Obama dengan rentetan penembakan di areal PT Freeport Indonesia ?

Ya sudah barang tentu ada kaitannya karena "SUARA AMERIKA" -- apalagi suara Barack Hussein Obama yang saat ini menjadi ikon AS -- dipandang perlu untuk segera bergema dan kuat gaungnya guna membangun fondasi pada legitimasi politik di era kekinian Indonesia.

Patut dapat diduga, brutalisme ini memang sengaja untuk tidak mengorbankan warga AS menjadi korban yang TEWAS.

Tetapi sekali lagi, munculnya tragedi demi tragedi penembakan yang brutal di areal bisnis milik AMERIKA SERIKAT ini, sangat wajar jika memancing kecurigaan bahwa patut dapat diduga ada DESAIN yang muatannya sangat tidak rasional dan tidak bermartabat.

Mana ada yang percaya dan bisa terperangkap dalam sebuah jebakan yang sarat muatan politis ?

Sebegitu ketatnya pengamanan terhadap personil dan objek vital itu, kok bisa berturut-turut terjadi tragedi penembakan. Waduh, canggih betul yang dijuluki "KELOMPOK BERSENJATA" jika bisa dengan jitu membidik warga asing yang bekerja di FREEPORT saat mengendarai mobilnya.

Rada-rada mirip gitu lho, dengan PENEMBAKAN BRUTAL yang menimpa Almarhum Nasrudin Zulkarnain -- seorang direktur muda yang MATI DIBUNUH saat mengendarai mobilnya sepulang bermain golf pertengahan Maret 2009 lalu dan kasus pembunuhan ini menyeret Ketua KPK non aktif Antasari Azhar).

Sehingga, patut dapat diduga memang ada OKNUM POLRI terlibat dalam tragedi penembakan di areal PT Freeport Indonesia.

Mengacu dari kehebatan dan licinnya oknum POLRI yang patut dapat diduga terlibat dalam kasus pembunuhan NZ, ingatlah kembali bagaimana canggihnya menyusun modus pembunuhan yang sangat terencana dan sistematis. Termasuk membeli senjata api dari prajurit TNI AL yang sudah desersi -- dimana dengan senjata api itulah Nasrudin Zulkarnaen dihabisi saat berada dalam perjalanan sepulang bermain golf --.

Eh, sama juga, warga negara Australia yang menjadi pegawai PT FREEPORT INDONESIA itu, ditembak mati saat hendak melakukan aktivitas olahraga GOLF.

Tampaknya, memang dipelajari semua sisi-sisi kehidupan dari target sasaran yang memungkinkan dilakukannya pembunuhan yang sistematis dan terencana, tetapi AMAN buat aktor intelektualnya.

Busyet deh !

Gampang amat ya, menghabisi nyawa orang lain. Keterlaluan.

Dan sekarang dalam insiden tragedi penembakan di FREEPORT, walaupun mendadak sontak ada berita SUSULAN yang menyebutkan ada 2 orang anggota DENSUS 88 POLRI yang "KATANYA" ikut tertembak juga pada tahapan selanjutnya saat tim dari Mabes POLRI dan Polda Papua hendak mengamankan lokasi penembakan yang sudah lebih dulu terjadi pada Minggu (12/7/2009) pagi, patut dapat diduga memang ada kesengajaan dan keterlibatan oknum-oknum POLRI dalam tragedi penembakan ini.

Artinya, patut dapat diduga tetap kuat indikasi bahwa ada oknum berkemampuan tinggi dari instansi POLRI yang terlibat secara langsung dan tidak langsung.

Yang jadi pertanyaan, siapa yang patut dapat diduga memerintahkan oknum POLRI untuk "mengobrak-abrik" sektor keamanan di wilayah bisnis Amerika Serikat ?

Canggih betul merancang provokasi, tekanan, intimidasi dan bentuk-bentuk pemaksaan kehendak yang patut dapat diduga sarat dengan muatan politis ini.

Janganlah ada rekayasa-rekayasa yang beranak cucu untuk menutupi semua aib dan pelanggaran.

Betapa malunya kita sebagai sebuah bangsa jika patut dapat diduga ada politik tingkat tinggi yang bermain untuk menciptakan sebuah alat penekan kepada "sahabat" yang sesungguhnya masih tetap mengamati perkembangan dan hasil final dari proses demokratisasi di Indonesia.

Densus 88 Anti Teror POLRI sudah sepantasnya untuk DIKELUARKAN dari wilayah PAPUA. Sekali lagi, PAPUA, bukan basis terorisme !

POLRI jangan mengada-ada.

Densus 88 Anti Teror POLRI baru dibentuk tahun 2003. Umurnya saja baru 6 tahun.

Sementara, gerakan separatisme di PAPUA sudah ada disana sejak puluhan tahun lalu. Tahun demi tahun, penanganan terhadap gerakan separatisme itu semakin menunjukkan hasil yang signifikan.

Bahkan, akibat kerasnya ketegasan PEMERINTAH INDONESIA menangani unsur separatisme di PAPUA, TNI yang menjadi korban dari semua kebijakan negara atau STATE POLICY.

TNI yang bolak balik harus babak belur dituding melakukan pelanggaran HAM.

Apa-apaan semua tragedi penembakan di areal PT Freeport Indonesia ini ?

DPR, Komnas HAM dan semua aktivis kemanusiaan yang selama ini CONCERN terhadap masalah PAPUA, harus mencermati mundur dan jungkir baliknya sisi keamanan di PAPUA.

Tidak ada ampun bagi pihak manapun yang lancang mengobrak-abrik sisi keamanan di PAPUA.

Rasa nasionalisme di dada setiap anak bangsa Indonesia, akan mudah terbangkitkan jika patut dapat diduga ada unsur kesengajaan mengorbankan kepentingan nasional dan sengaja menyakiti rakyat PAPUA kembali.

Jangankan untuk level KAPOLDA, jika memang patut dapat diduga MABES POLRI terlibat dalam kecurigaan tentang adanya DESAIN POLITIS di balik tragedi penembakan beruntun ini maka KAPOLRI Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan semua pejabat yang terkait harus dicopot. Entah itu level Kabareskrim yang dijabat Komjen Susno Duadji, sampai ke level Kepala Densus 88 Anti Teror Polri.

Alangkah beraninya jika untuk sekedar memancing reaksi negara sahabat maka patut dapat diduga ladang investasi yang sangat potensial semacam PT Freeport Indonesia ini diberi "benturan-benturan" sisi keamanan agar negara yang dituju yaitu AMERIKA SERIKAT menjadi "berpikir dua kali" kalau masih tetap duduk manis mengamati dengan seksama proses akhir dan hasil final dari pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

Kita seakan menjadi bangsa pemberang yang tidak sabaran dan suka memaksakan kehendak. Bukan berarti karena korban tewas dalam tragedi penembakan ini warga negara asing lainnya (plus warga lokal Papua), maka Pemerintah AS tidak berhak mengirimkan tim investigasi khusus untuk mengusut.

AS berhak menerjunkan tim investigasi khusus mereka ke Mimika Papua.

Yang diabaikan disini adalah kurang jelinya aktor intelektual dibalik tragedi penembakan beruntun ini.

Tragedi kotor tersebut dilakukan di areal bisnis milik perusahaan AMERIKA SERIKAT. Atau dalam kalimat yang lebih sederhana, penembakan itu terjadi di dalam "pekarangan rumah" dari perusahaan AS.

Ini jelas ancaman untuk mereka. Ini juga menyangkut martabat mereka sebagai sebuah bangsa. Jaminan keamanan bagi para investor asing seakan jadi pepesan kosong.

Pikir dong kalau mau membuat atraksi yang brutal seperti ini. Indonesia malu kalau dicap sebagai bangsa yang BESAR MULUT dan LIDAHNYA TAK BERTULANG.

Janji tinggal janji. Tapi ternyata cuma omong kosong.

Mana jaminan keamanan itu ?

Siapa yang bilang bahwa PEMILU PILPRES 2009 ini aman ?

Ingat, proses PILPRES 2009 belum berakhir samasekali. Hari inipun (Minggu, 12/7/2009) masih tetap menjadi rangkaian proses PILPRES 2009.

Mengapa ?

Ya, karena penghitungan suara belum mencapai titik final. POLRI lupa bahwa PILPRES 2009 belum berakhir. Ingat, terlalu gegabah kalau Kapolri Jenderal BHD sudah buru-buru mengumbar omongan bahwa PILPRES 2009 ini berjalan dengan AMAN -- seaman-amannya --.

Apanya yang aman ? Jangan sesumbar soal KEAMANAN !

Buka mata dan telinga, dan arahkan semua pandangan serta perhatian ke wilayah PAPUA. Betapa memalukannya kinerja POLRI. Pakai acara mengirimkan Densus 88 Anti Teror pula. Keberadaan Densus 88 Anti Teror POLRI di Papua, patut dapat diduga sudah berbulan-bulan di Papua.

Kalau dalam bahasa anak gaul, "NGAPAIN AJA LU DISANA ?". Bikin malu Indonesia saja, sebuah DETASEMEN KHUSUS yang memiliki tingkat kemampuan diatas rata-rata, gagal total menangani ancaman keamanan di PAPUA.

Densus 88 Anti Teror Polri seakan kurang lahan dan kurang kerjaan berada di PAPUA.

Tinggalkan PAPUA sebab kerumunan aparat dengan performa khusus seperti Densus 88 Anti Teror hanya akan membuat rakyat PAPUA menjadi ketakutan dan trauma.

Cari Noordin M. Top, gembong teroris yang sampai detik ini TAK PERNAH BISA ditangkap oleh Polri. Ini bukannya mengejar teroris tapi malah NYANGSANG ke PAPUA.

Semoga saja, Presiden Barack Hussein Obama yang selama sepekan terakhir baru menyelesaikan lawatan keluar negeri yaitu melakukan kunjungan kenegaraan ke RUSIA, ITALIA & GHANA, masih punya rasa pengertian dan permakluman bahwa ... dirinya memang sangat amat berharga bagi negara manapun, termasuk bagi Indonesia.

Sehingga bisa timbul seribu satu macam "keajaiban" yang mengguncang sisi keamanan, hanya sekedar untuk mencuri perhatian dan memaksakan kehendak yang dangkal dari pihak tertentu agar Barack Hussein Obama mau tergopoh-gopoh untuk menggunting dalam lipatan terhadap jejak langkah proses demokratisasi di sebuah negara yang puluhan tahun lalu pernah menjadi tempat domisili "Obama Junior".

Betapa mahal harga yang harus dibayar dari semua obsesi pihak tertentu yang sangat terdesak untuk mencuri perhatian dan dukungan dari Obama. Harga yang harus dibayar itu adalah tersakitinya kembali rakyat Papua yang sudah sejak lama tertimbun oleh bongkahan-bongkahan batu keserakahan yang penuh penderitaan dan kepahitan hidup bagi mereka, putera dan puteri daerah di Papua.

Presiden Barack Obama & PM Australia KEVIN RUUD dalam acara KTT G8 di Italia

Sampaikan permohonan MAAF kepada Pihak AMERIKA SERIKAT dan AUSTRALIA, karena janji tentang adanya JAMINAN KEAMANAN pada sektor bisnis & investasi yang diberikan Pemerintah Indonesia, ternyata tercederai dengan sangat fatal dan mengerikan.

Janganlah lagi ada yang sengaja memancing di air keruh untuk kepentingan sesaat dengan mengorbankan kepentingan bangsa Indonesia.

Perbaikan dan pemulihan di sektor ekonomi nasional Indonesia, hanya akan jadi teori-teori semata jika pada implementasinya di lapangan tidak diwujudkan secara nyata. Jaminan keamanan itu jangan cuma jadi jargon-jargon saja. Berikan jaminan keamanan itu. Dan jangan dibuat menjadi rancu antara sisi politik, keamanan dan ekonomi bisnis.

Jangan sakiti lagi RAKYAT PAPUA, untuk kepentingan apapun juga ! Hargai mereka. Sayangi mereka. Lindungi mereka. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari NKRI (NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA).

NKRI memang harga mati tapi jangan justru ada lagi rakyat PAPUA yang sengaja dibuat MATI SIA-SIA.

Hentikan kekerasan sebab kekerasan itu membunuh nilai-nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan.

Sekali lagi, TOLONG hargai, sayangi & lindungi RAKYAT PAPUA.

(MS)

Duet BHD & Makbul Hambat Regenerasi POLRI, Siapkan Kader Yang Bukan Beking Bandar Narkoba, Penyadapan Ilegal, Mafia Pembunuhan & Kejahatan IT Pemilu

Dimuat juga di WWW.KATAKAMIINDONESIA.WORDPRESS.COM

Jakarta 10/7/2009 (KATAKAMI) Waktu terus berpacu dan tak terasa sudah memasuki bulan ke-7 dalam tahun 2009 ini. Ada satu yang barangkali terlupakan tetapi sangat menarik untuk dicermati. Pucuk pimpinan POLRI atau yang dikenal juga dengan istilah TRI BRATA 1, kini berada di persimpangan jalan. Apakah kepemimpinan Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) akan segera diganti mengingat angkatannya termasuk angkatan "tertua" yang kini masih aktif di jajaran Kepolisian. Walaupun dari segi usia, BHD cukup beruntung karena sesuai dengan UU Kepolisian yang mengatur batas usia pensiun bagi polisi yaitu 58 tahun, BHD baru akan pensiun pada tahun 2010 mendatang. Ya memang, masalah pergantian Kapolri ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Tetapi, yang tidak boleh diabaikan disini adalah MERIT SYSTEM yaitu metode pembinaan karier berdasarkan sistem prestasi. Salah satunya adalah berprestasikah POLRI dalam menangani masalah NARKOBA. Sebab patut dapat diduga, ada PERWIRA TINGGI POLRI berinisial GM yang patut dapat diduga menjadi BEKING bandar narkoba Liem Piek Kiong (Monas) dan sama sekali tidak tersentuh samasekali oleh pemeriksaan INTERNAL POLRI & proses hukum.

Tak cuma masalah PRESTASI saja yang patut diperhitungkan jika hendak memilih kandidat KAPOLRI (bahkan WAKAPOLRI). Angkatan dari kandidat Kapolri yang akan diangkat dan rekam jejak secara keseluruhan sepanjang menjadi polisi juga perlu diperhitungkan.

Yang nyata-nyata bermasalah dengan HUKUM -- misalnya menjadi BEKING bandar narkoba dan terlibat dalam dalam jaringan MAFIA pembunuhan yang dikomersialkan -- sangat tidak layak untuk diperhitungkan sebagai kandidat Kapolri dan Wakapolri.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, "restu" dari parlemen mutlak ada pada kandidat Kapolri yang diajukan pemerintah.

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.

(3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.

(7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

(8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

Irwasum POLRI Komjen Polisi Jusuf Manggabarani (1975)

Kapolri Jenderal BHD, seangkatan dengan Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara yaitu sama-sama dari Angkatan 1974.

Makbul tak dapat menolak "takdir" karena ia akan segera tersingkir dari struktur kepemimpinan POLRI. Makbul dilahirkan Di Bandung, 30 Desember 1951.

Artinya, sesuai dengan UU Kepolisian maka mantan Kapolda Metro Jaya ini akan pensiun per tanggal 1 Januari 2010. Dominasi angkatan 1974 dalam struktur kepemimpinan POLRI ini, jelas sangat tidak sehat bagi berjalannya tongkat estafet kepemimpinan POLRI yang merujuk pada pentingnya REGENERASI.

Harusnya, kalau Presiden di Indonesia memang bijaksana dan mengerti tentang pentingnya REGENERASI maka sudah sejak jauh-jauh hari disadari bahwa dominasi satu angkatan semata dalam struktur kepemimpinan POLRI seperti "potret wajah POLRI" era kini, sangat tidak sehat bagi kemandirian dan profesionalisme POLRI.

Dua kali berturut-turut, Makbul gagal dipilih oleh kepala negara untuk menjadi Tri Brata 1. Tetapi sebanyak 2 kali itu pula, Makbul seakan tetap keukeuh bertahan dalam jabatannya.

Sumber KATAKAMI menyebutkan bahwa sebenarnya menjelang penghujung tahun 2008 lalu, Makbul sudah akan digeser untuk menempati posisi baru sebagai Dirjen Bea & Cukai.

Tetapi -- masih menurut sumber -- Makbul mendadak ingin mengundurkan diri yaitu dengan mengajukan pensiun dini. Niat Makbul itu akhirnya tak dilakukannya tetapi dengan "win-win solution" diberikan kesempatan untuk terus "menguasai" kursi Tri Brata 2.

Pada kepemimpinan Jenderal BHD inilah, POLRI seakan menjadi ajaib semua sistem pengangkatannya.

Bagaimana tidak ajaib ?

Kapolri dan Wakapolri dikuasai hanya oleh ANGKATAN 1974. Dan pada posisi Kepala Badan Reserse & Kriminal (Bareskrim) POLRI, ujug-ujug atau tiba-tiba Jenderal BHD main tunjuk saja dengan mengangkat perwira tinggi dari angkatan 1977 yaitu Komisaris Jenderal Susno Duadji. Dua angkatan sekaligus DIBERANGUS dengan adanya pengangkatan atas diri Susno Duadji yaitu angkatan 1975 dan 1976.

Sumber KATAKAMI yang lain menyebutkan bahwa penunjukan Susno ini atas permintaan Jenderal Sutanto kepada Jenderal BHD.

Seperti pepatah lama,"Untung tak dapat diraih, Malang tak dapat ditolak", begitulah nasib "titipan" dari Jenderal Sutanto. Bisik-bisik yang beredar menunjukkan ternyata Jenderal BHD berhasil membuat Komjen Susno menjadi "tunduk dan loyal" sepenuhnya kepada Kapolri.

Masuknya nama Susno ke jajaran Bareskrim, sangat dikecam dan memang disayangkan banyak pihak. Sepuluh bulan menduduki jabatan yang sangat prestisius setingkat KABARESKRIM, banyak pihak menilai Susno tak cukup mampu dan tak bisa menciptakan prestasi yang gemilang.

Dari awal kepemimpinannya sebagai Kabareskrim, domain tugas dari mantan Kapolda Jawa Barat ini hanya banyak berkisar razia premanisme semata.

Yang lebih parah lagi, saat kasus rekayasa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bandar narkoba Liem Piek Kiong alias Monas sudah sangat hebat pemberitaannya di berbagai media massa periode Desember 2008 - Februari 2009, Susno sempat menampik dugaan keterlibatan "orang dalam" di lingkungan Bareskrim.

Dengan gayanya yang dinilai kalangan media massa sering "cengengesan" kalau menjawab pertanyaan, Susno yakin pemberitaan itu hanyakan sensasi kalangan media massa sebab tak ada penyidik Bareskrim Polri yang terlibat.

Tapi apa mau dikata, turunnya Tim Irwasum yang dipimpin langsung oleh Irwasum Komjen Jusuf Manggabarani yang ditugaskan menangani kasus rekayasa BAP bandar narkoba Monas tadi memang menemukan keterlibatan LANGSUNG dari sejumlah penyidik Bareskrim -- yang menjadi bawahan dari Komjen Susno Duadji --.

Sayang, hanya 5 penyidik di kalangan bawah saja yang diberhentikan.

Sementara, Komisaris Jenderal Gories Mere yang patut dapat diduga menjadi BEKING bandar narkoba Monas justru tidak tersentuh samasekali oleh proses pemeriksaan internal POLRI dan proses hukum itu sendiri. Perwira tinggi dari angkatan 1976 ini, memang patut dapat diduga erat kaitannya dengan peredaran ilegal narkoba.

Bahkan beberapa tahun lalu, patut dapat diduga Komjen Gories Mere terkait erat dengan PENCURIAN barang bukti sabu 13 kg. Keterlibatan Komjen Gories Mere dalam sindikat narkoba ini, sangat dikecam keras karena tak pantas seorang aparat penegak hukum dibiarkan menduduki sebuah jabatan yang prestisius seperti KALAKHAR BNN tetapi patut dapat diduga menjadi BEKING bandar & mafia narkoba sindikat internasional. Seharusnya, lelaki FLORES ini diperiksa oleh Tim Internal POLRI dan bahkan diajukan sekalian ke muka hukum. Sangat tidak pantas lagi, PEMERINTAH memberikan jabatan apapun kepada pejabat yang patut dapat diduga sangat TERBIASA mencari uang sampingan lewat cara-cara yang kotor tak berharga.

Ada bandar (sekaligus MAFIA) tingkat dunia sekelas Liem Piek Kiong alias MONAS yang saat terakhir ditangkap memiliki lebih dari 1 JUTA PIL EKSTASI, sampai saat ini sudah 3 kali berturut-turut diloloskan dan dilepaskan dari jerat hukum.

Ya memang, ada penangkapan tetapi tak lama kemudian dilepaskan. Nanti ditangkap lagi, tetapi ternyata dilepaskan. Dan saat ditangkap untuk yang ketiga kalinya, tetap saja MONAS diloloskan dan dilepaskan dari jerat hukum. Ini dagelan apa ? Hebat sekali cara-caranya dan Indonesia ini dibuat seperti warisan nenek moyangnya sendiri.

Monas, yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek bulan November 2007 dengan barang bukti 1 JUTA PIL EKSTASI, tidak diajukan ke Pengadilan. Atau tepatnya, Monas dan 4 bandar internasional yang sama-sama diciduk di Apartemen Taman Anggrek itu, sampai detik ini bebas merdeka berkeliaran diluar sana atas BEKING dari "perwira tinggi" POLRI sendiri.

Dari 9 orang yang ditangkap di Apartemen Taman Anggrek, hebat betul ... yang diajukan ke Pengadilan hanya 3 orang saja dan ketiganya sudah mendapatkan VONIS MATI dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada bulan September 2008. Salah seorang yang mendapatkan VONIS MATI itu adalah Cece, isteri dari bandar MONAS.

Kasus MONAS adalah aib yang tak terhapuskan dari jajaran Bareskrim Polri -- sejak era kepemimpinan BHD sebagai Kabareskrim sampai ke Komjen Susno Duadji --.

Ya memang, banyak tugas lain di Jajaran Bareskrim yang dilakukan Komjen Susno Duadji sejak diangkat Oktober 2008 lalu tetapi patut dapat diduga memang tak ada satupun yang cukup ampuh dan mampu untuk membanggakan POLRI. Bareskrim yang selama ini sangat gemilang mencetak prestasi-prestasi yang diandalkan POLRI, seakan tenggelam dan redup semasa kepemimpinan Susno.

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa BARESKRIM memang harus dipimpin oleh Perwira Tinggi POLRI yang berkemampuan sangat tinggi dalam bidang RESERSE. Tidak bisa sembarang orang masuk ke jajaran ini. Tidak bisa sembarang tunjuk muka kepada orang-orang yang tidak punya latar belakang, kemampuan dan prestasi sebagai RESERSE.

Dan JIKA penilaian tadi memang benar bahwa Susno tak cukup mampu menjadi Kabareskrim maka disinilah letak kesalahan intercvensi sesepuh dalam proses internal Mabes Polri. Ke depan, sudah tak boleh dibiarkan budaya "titip-mentitip" ini dilestarikan.

Sesepuh tetaplah sesepuh. Jangan lagi ada yang merasa berhak untuk mengatur atau mengendalikan proses internal POLRI.

Dan Kapolri, juga tak sepantasnya main tunjuk seperti itu -- tanpa memperhatikan tingkat kemampuan dari kandidat pejabat yang sangat strategis kedudukannya semacam KABARESKRIM --. Jenderal BHD memang dikenal ajaib juga dalam mengangkat atau memindahkan bawahan-bawahannya.

Ini pernah dengan sangat tegas dikritik oleh KATAKAMI yang memang mencermati dengan sungguh-sungguh mengikuti secara dekat bagaimana implementasi kemandirian dan profesionalisme POLRI.

Akibat kritikan itu, Jenderal BHD sangat terpancing dan emosi betul sehingga sempat memasukkan poin ini dalam sebuah pidatonya bulan Februari 2009 lalu. Ia tak merasa bersalah memindahkan bawahan yang baru diangkat seminggu atau sebulan pada posisi yang baru.

Bayangkan saja, ada pejabat yang baru seminggu atau sebulan menempati tugas barunya tetapi sudah dipindahkan lagi oleh Kapolri. Seenaknya saja dan seakan menerapkan gaya "semau gue" dalam mengangkat dan menempatkan polisi-polisi se-Indonesia.

Tapi satu hal yang menjadi kelebihan Jenderal BHD adalah patut dapat diduga ia seakan menjadi "anak yang manis" bagi atasan langsungnya yaitu Presiden SBY.

Banyak pihak menilai, bahwa patut dapat diduga pada era kepemimpinan Jenderal BHD inilah era yang paling buruk dan sangat memprihatinkan dalam hal NETRALITAS POLRI.

Simaklah kembali penilaian dari capres Megawati Soekarnoputri yang disampaikannya secara EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM hari Rabu (8/7/2009) lalu di kediamanannya kawasan Kebagusan Jakarta Selatan --yang termuat dalam tulisan utama KATAKAMI berjudul :

Megawati & Rakyat Indonesia Bertanya Ke Obama & DUNIA, Apakah Mendukung Hasil Pilpres Yang Patut Dapat Diduga Memaksakan Kemenangan Lewat Kecurangan?

“Apakah mereka pikir, ini adalah kesuksesan ? Dari sisi mana mereka menilai maka kemenangan ini disebut sebuah kesuksesan dari aparat-aparat yang patut dapat diduga tidak netral itu ? Apakah di hati mereka itu, sudah tidak ada rasa hormat kepada nilai-nilai demokrasi dan hak-hak politik rakyat ? Saya ingin tahu, apakah mereka yakin bahwa rakyat Indonesia ini bisa dibodoh-bodohi terus menerus ? Kasihan mereka” kata Megawati Soekarnoputri secara EKSKLUSIF kepada KATAKAMI.COM yang sepanjang hari Rabu (8/7/2009) berada di kediaman Megawati — baik saat berada di kediamanan jalan Kebagusan Jakarta Selatan atau di Jalan Teuku Umar Menteng Jakarta Pusat.

Jangan dipikir bahwa laporan-laporan dari daerah tidak masuk ke pihak Megawati dan Prabowo Subianto. Bayangkan, patut dapat diduga POLRI menjadi ujung tombak segala kecurangan di berbagai daerah.

Dan Megawati sudah memprediksi sejak awal bahwa keikut-sertaan dirinya sebagai CAPRES akan dijegal dan digagalkan dengan menggunakan KEJAHATAN TEKNOLOGI (IT).

“Kejahatan IT adalah ancaman paling serius dalam Pilpres 2009 ini. Saya tidak mengerti, mengapa seperti ini menegakkan demokrasi ? Tahun 2004, saya telah berhasil menggelar pesta demokrasi yang jujur, langsung, bebas, rahasia dan bermartabat. Presiden Jimmy Carter datang ke Indonesia untuk memantau Pemilu dan beliau juga bertemu langsung dengan saya. Presiden Jimmy Carter menyampaikan pemghargaan bahwa pemerintahan saya telah berhasil menggelar Pemilu pertama yang bersifat langsung. Pemilu apa ini yang sekarang ? Harusnya bisa lebih baik dari Pemilu yang dilakukan oleh pemerintahan saya tahun 2004. Ini justru mundur jauh ke belakang. Jauh lebih buruk dari Pemilu sepanjang Orde Baru yang sudah dapat kita tebak siapa yang akan keluar sebagai pemenang,” lanjut Megawati.

Ketidak-netralan TNI, POLRI, BIN dan terutama Jajaran Kementerian Kantor Polhukkam sangat menyedihkan dan dikecam keras oleh Megawati.

“Saya ingatkan ya, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu menilai. Sekarang ini pilihannya ada 2, mau melawan semua kecurangan yang sangat kotor ini dengan cara-cara kekerasan atau dengan jalur hukum ? Bukan sifat saya kalau menggunakan cara-cara kekerasan. Saya anti kekerasan. Tapi apakah mereka yang menjadi aparat itu siap kalau rakyat sudah tidak tahan dan memberontak terhadap semua kecurangan ini ? Apakah mereka menembaki rakyatnya sendiri ? Saya akan katakan, ayo coba tembak rakyatmu kalau berani ! Jangan sakiti rakyat Indonesia. Rakyat ini sudah lelah. Ini Pemilu yang penuh kecurangan” tambah Megawati yang berbicara dengan tenang dan sangat berkharisma.

Dan merujuk pada sikap patuh yang tak seimbang lagi dari figur Jenderal BHD, peluangnya untuk menjadi KAPOLRI tetap besar.

Selain usianya masih memungkinkan untuk tetap menjabat sebagai Kapolri sampai setahun ke depan, patut dapat diduga BHD sudah menunjukkan betapa kuatnya ia menjaga kepatuhan dan kepiawaian dalam melaksanakan petunjuk atau perintah sang atasan.

Kalau BHD masih punya kans dan peluang besar untuk tetap dipakai oleh rezim yang patut dapat diduga lebih Orde Baru dari Orde Baru itu sendiri. Tetapi tidak demikian halnya dengan Makbul Padmanegara. Dalam hitungan bulan, Makbul sudah harus dicarikan penggantinya.

Walaupun UU menetapkan bahwa usia pensiun adalah 58 tahun dan bisa menjadi 60 tahun kalau memiliki keahlian khusus, Presiden tak perlu menunggu sampai Makbul benar-benar pensiun per tanggal 1 Januari 2010.

Koordinasi antar Kapolri dan Wakapolri dalam mengendalikan keamanan nasional untuk masa libur dan hari besar Natal & Tahun Baru (Desember 2009 - Januari 2010), memerlukan figur Wakapolri yang sudah harus menempati kursi jabatannya itu jauh hari sebelumnya.

Tak mungkin mengganti seorang Wakapolri disaat Indonesia sedang dalam masa libur panjang dan hari besar keagamaan seperti itu.

Apalagi, jika pada akhirnya ambisi kuat Susilo Bambang Yudhoyono untuk melanggengkan kekuasaannya ini tercapai dari hasil Pilpres 2009 maka otomatis konsentrasi terbesarnya adalah menyusun kabinet baru. Tetapi, struktur dan komposisi kepemimpinan di tubuh POLRI tak bisa di-anak-tirikan.

Tak ada salahnya kalau dari sekarang sudah dipikirkan dan dipertimbangkan, siapa kira-kira yang bisa ditunjuk sebagai Wakapolri baru. Bahkan kalau perlu, diganti sekaligus satu paket yaitu Kapolri dan Wakapolri demi penyegaran organisasi. Angkatan-Angkatan tua sudah saatnya dibersihkan dan memberikan kesempatan kepada ANGKATAN lebih muda.

Kalau pucuk pimpinan tetap saja dikuasai oleh Angkatan-Angkatan tua maka regenerasi di tubuh POLRI akan mandeg, macet dan tersumbat. Kemandirian dan profesionalisme POLRI hanya akan jalan ditempat yaitu patut dapat diduga POLRI hanya sibuk melakukan dan melaksanakan perintah-perintah otoriter yang mengingkari prinsip NETRALITAS tadi.

Reformasi birokrasi yang digaungkan oleh POLRI, juga harus dimaknai dengan dilakukan PENYEGARAN-PENYEGARAN. Tapi apapun pandangan dan opini yang disampaikan, keputusan terakhir tetap di tangan kepala negara.

Masih membutuhkan "anak manis" yang bisa diatur dan dikendalikan seturut keinginan penguasa ?

Atau membutuhkan TRI BRATA 1 yang cakap, berintegritas tinggi, cerdas dalam arti yang sesungguhnya dan PROFESIONAL? Biar bagaimanapun, POLRI bukan cuma milik penguasa semata.

POLRI, adalah bagian yang tak terpisahkan dari urat nadi bangsa dan tarikan nafas rakyat Indonesia.

POLRI, adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

(Teorinya sih begitu, tapi belakangan ini prakteknya sangat mengecewakan banyak pihak). Mau sampai kapan, POLRI menjauhkan diri dan membuat jurang yang sangat dalam dengan rakyat Indonesia yang memang sangat amat MENCINTAI POLRI ?

Kepada siapa, rakyat Indonesia meminta perlindungan -- terutama yang sesuai dengan nilai-nilai hukum, HAM dan kemanusiaan -- kalau bukan kepada POLRI ?

Angkatan 1974, bukan cuma dianggap sebagai angkatan "tertua" semata tetapi patut dapat diduga menjadi angkatan yang menyakiti dan mengecewakan hati rakyat Indonesia secara berkepanjangan terkait masalah NETRALITAS POLRI.

Sehingga, wajarlah jika banyak pihak yang dengan sangat haru dan pilu hendak bertanya, "Kemana perginya ketulusan hati, keluhuran budi dan kuatnya kebersatuan jiwa POLRI dengan rakyat Indonesia selama ini ?".

Barangkali, memang benar yang dikatakan sebuah pepatah lainnya yaitu, TAK ADA YANG ABADI DIDUNIA INI, KARENA YANG ABADI HANYALAH KEPENTINGAN !

(MS)