Jakarta 4/7/2009 (KATAKAMI) Hari Sabtu ini adalah hari terakhir kampanye untuk ketiga pasangan Capres & Cawapres. Dan memasuki hari Minggu (5/7/2009), Indonesia memasuki masa tenang. Puncaknya nanti adalah hari Rabu (8/7/2009) yaitu Hari H pelaksanaan Pemilihan Umum PILPRES. Sambil kita menghitung hari menuju pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu, kekuatiran tentang akan terjadinya "maha ketidak-becusan" dalam PILPRES semakin menguat.
Walaupun pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menantang untuk adanya pembuktian-pembuktian jika memang ada tuduhan bahwa lebih dari 40 juta orang rakyat Indonesia tidak akan bisa ikut memberikan hak suaranya terkait kekisruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Tetapi, lagi-lagi kekuatiran tentang PILPRES yang amburadul kembali muncul.
Seperti yang diberitakan Tempo Interaktif, Lembaga non pemerintah pemantau pemilihan umum, Komite Pemilih Indonesia (KPI), memperkirakan lebih dari 30 juta orang akan kehilangan hak pilihnya pada pemilihan presiden 8 Juli nanti.
Alasannya, daftar pemilih tetap (DPT) untuk pemilihan presiden dinilai belum menjaring calon pemilih yang kehilangan hak suaranya pada pemilihan legislatif kemarin. “Pertambahan pemilih hanya sekitar 5 juta,” kata Koordinator Komite Jeirry Sumampouw di Jakarta, Sabtu (4/7/2009).
Padahal, kata dia, pada pemilihan legislatif kemarin jumlah calon pemilih yang kehilangan hak politiknya karena persoalan administrasi diperkirakan sekitar 30 juta hingga 40 juta orang.
KPU sebaiknya jangan buru-buru bersikap "GARANG" ketika ada pihak-pihak tertentu dalam lapisan masyarakat Indonesia yang secara jujur berterus-terang tentang prediksi-prediksi mereka.
Sikap "GARANG" dari KPU akan mencoreng wajah mereka sendiri sebab pada kenyataannya KPU memang bisa disebut GAGAL saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.
Ada yang mengatakan, 40 juta orang lebih yang kehilangan hak suaranya saat Pemilu Legislatif 2009. Tapi ada juga yang mengatakan, jumlah yang kehilangan hak suara itu sekitar 20 juta orang -- salah satu yang mengumumkan hasil investigasi mereka terkait angka 20 juta ini adalah Pihak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) --.
Dalam rekomendasinya, KOMNAS HAM bahkan meminta agar ke-20 juta orang yang kehilangan hak suara dalam Pemilu Legislatif 2009 itu segera difasilitasi untuk bisa melakukan pemilihan tersendiri -- yang pelaksanaannya harus bersamaan dengan Pemilu PILPRES 8 Juli 2009 --.
Tapi boro-boro bisa memfasilitasi ke-20 juta orang rakyat Indonesia untuk melakukan pencontrengan susulan, sebab patut dapat diduga dalam pelaksanaan PILPRES 2009 inipun KPU akan kembali membuat atraksi politik yaitu puluhan juta rakyat Indonesia tetap saja akan sangat banyak yang kehilangan hak politiknya.
Dengan predeksi yang disampaikan pihak Komisi Pemilih Indonesia (KPI) bahwa sekitar 30-40 juta orang rakyat Indonesia akan kehilangan hak suaranya dalam panggung pemilihan PILPRES, maka agak sulit bagi kita untuk menyambut datangnya pesta demokrasi lima tahunan ini dengan sikap optimisme. Pesta demokrasi seakan menjadi momok tersendiri bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang merindukan adanya penyelenggaraan bersih dan bebas sepenuhnya dari semua praktek kecurangan.
Capres dengan nomor urut 1, Megawati Soekarnoputri bahkan sudah mewanti-wanti saat ia menggelar kampanye hari terakhir di Jawa Tengah.
"Mulai besok harus waspada, karena di minggu tenang akan ada yang merayap-merayap untuk mempengaruhi pilihan kepada nomor 1," ujar Mega, yang berpasangan dengan Prabowo Subianto sebagai pasangan nomor urut 1, saat menyampaikan orasinya di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dikatakan Mega, aksi-aksi gelap itu bukan bagian dari perilaku demokratis. Ia kembali menyinggung upaya intimidasi menjelang pemilu.
"Ada masyarakat yang ditekan, dibisik-bisiki haru pilih yang ini,, itu tidak bisa saya terima. Makanya jangan mau dibodohi. Cukuplah. Jangan mau diancam, kalau tidak mendukung, status kepegawaian tidak diurus, KTP ora ndang dadi-dadi (KTP tidak jadi-jadi)," ujar Mega.
Peringatan akan adanya AKSI SILUMAN yang diindikasikan Megawati tadi, juga sudah disampaikan oleh Cawapres Wiranto agar rakyat Indonesia mewaspadai aksi SERANGAN FAJAR menjelang detik-detik pencontrengan tanggal 8 Juli 2009.
Dan sebenarnya kalau mau jujur, praktek kecurangan itu bisa muncul dan terjadi dalam berbagai versi.
Oke, ada indikasi terjadinya aksi merayap atau serangan fajar yang patut dapat diduga akan memberikan iming-iming uang agar rakyat mencontreng pasangan tertentu saja.
Praktek kecurangan bisa juga terjadi dengan menggunakan kejahatan teknologi atau cyber crime. Kemampuan tingkat tinggi di bidang IT (Informasi & Teknologi) memungkinan pihak tertentu untuk mengutak-atik hasil perolehan suara untuk meraih kemenangan.
Boleh saja jika ada yang mengatakan, "Lho, nanti kan ada penghitungan manual".
Ya betul, penghitungan manual memang akan dilakukan secara resmi. Tapi mari sama-sama kita ingat bagaimana leletnya sistem komputerisasi milik KPU saat melakukan penghitungan ulang Pemilu Legislatif 2009.
Walau demikian, kewaspadaan yang sangat amat tinggi dari masing-masing kandidat harus difokuskan pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS-TPS.
Di sebuah negara hukum seperti Indonesia, proses penegakan hukum itu sendiri akan sangat tergantung dari kelengkapan yang dimiliki pihak penggugat yaitu bukti material dan sejumlah saksi.
Dua kata kunci ini, harus dipegang betul-betul oleh masing-masing tim sukses dari para Capres - Cawapres.
Tanpa adanya bukti material dan sejumlah saksi bahwa terdapat kecurangan atau pelanggaran fatal terkait pelaksanaan PILPRES, maka gugatan hukum itu akan sangat sia-sia atau menjadi pepesan kosong belaka.
Sekali lagi, jangan lupakan bukti-bukti material dan kejelian saksi-saksi dalam mengawasi jalannya PILPRES yaitu dari detik pertama di TPS sampai detik terakhir meninggalkan TPS.
Rakyat Indonesia tidak boleh menyerah begitu saja jika memang ada pihak tertentu yang akan menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan demi kekuasaan yang beranak-pinak bagaikan era Soeharto dulu. Setelah berkuasa tetapi tetap saja ingin terus-menerus berkuasa tanpa berkesudahan -- sampai akhirnya RAKYAT yang harus menurunkan dari tahta kekuasaan yang tak berkesudahan tadi --.
Setiap kandidat yang akan maju dalam PILPRES 2009, memang harus SIAP MENANG & SIAP KALAH.
Termasuk juga, SIAP DICURANGI & SIAP DIBODOH-BODOHI. Indonesia tak perlu langsung menggelar pesta huru hara DEMONSTRASI AKBAR ke jalan-jalan untuk memprotes raibnya puluhan juta hak suara rakyat karena jatah suara yang harusnya masuk ke "capres nomor lain" patut dapat diduga justru disedot habis oleh pasangan tertentu agar menang mutlak untuk membuktikan kesaktian jurus PEMILU SATU PUTARAN.
Kita jangan langsung buru-buru mengamuk di jalanan seperti yang terjadi di Iran bulan Juni lalu -- pasca kekisruhan penghitungan suara PILPRES IRAN --. Jauhi semua bentuk KEKERASAN. Apalagi jika itu hanya akan mengorbankan rakyat Indonesia.
Yang terpenting untuk dilakukan adalah "PASANG MATA & PASANG TELINGA !"
Kerahkan semua tenaga, kemampuan dan perangkat tercanggih untuk mendokumentasikan kecurangan demo kecurangan.
Apa saja, yang memang melanggar asas kebenaran dan kepatutan yang terjadi di lapangan saat berlangsungnya PILPRES 8 Juli mendatang, dokumentasikan semua kecurangan itu.
Jangan lalai mendokumentasikan dan mencari bukti-bukti material yang sangat kuat kedudukannya di muka hukum.
Termasuk, kecurangan yang berbentu aksi siluman merayap atau serangan fajar.
Terima saja amplop yang disodorkan dan jangan lewatkan momen penyuapan kotor itu berlalu begitu saja. Sedapat mungkin, pendukung fanatik dari masing-masing pasangan Capres - Cawapres -- terutama seluruh rakyat Indonesia -- mau bersama-sama memainkan lakon spionase yang penuh jebakan.
Jika memungkinkan untuk mengabadikan wajah si pemberi amplop "serangan fajar" tadi, foto saja !
Sekarang ini, telepon selular yang dimiliki masyarakat Indonesia sudah banyak yang dilengkapi dengan fasilitas kamera, video atau perekam. Gunakan fasilitas di telepon selular itu untuk mengabadikan berbagai kecurangan.
Yang penting, bukti material dan sejumlah saksi tentang adanya kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran hukum terkait PILPRES 2009 harus diantisipasi, disiapkan dan bisa dimiliki oleh kandidat manapun yang kelak akan mengajukan gugatan hukum.
Mengingat lapisan bawah masyarakat Indonesia, masih sangat banyak yang hidupnya berada di garis kemiskinan (sehingga boro-boro mereka punya hp misalnya), maka tim sukses dari seluruh pasangan Capres - Cawapres harus menyiapkan tim buru sergap yang salah satu tugasnya mengabadikan kejahatan dan pelanggaran hukum apapun dalam PILPRES 2009.
Jangan abaikan kemutlakan dari bukti material dan sejumlah saksi ini. Jika aparat penegak hukum di negeri ini agak-agak "susah" berpihak pada rakyat yang mengajukan gugatan hukum terkait adanya kejahatan serius dan pelanggaran hukum dalam PILPRES 2009, rakyat Indonesia jangan menyerah.
Ajukan saja gugatan ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan mendunia.
Misalnya, mengajukan gugatan ke MAHKAMAH INTERNASIONAL.
Ingat, perampasan hak politik rakyat adalah pelanggaran HAM berat dalam tatanan hukum internasional. Legitimasi PEMENANG akan sangat anjlok dan hancur lebur jika pada kenyataannya berbagai kecurangan dan pelanggaran hukum atau HAM saat PILPRES berlangsung dinaikkan fakta-faktanya ke permukaan.
Don give up. Never give up.
Indonesia jangan pernah menyerah jika patut dapat diduga, PILPRES akan dibuat sebagai panggung sandwara belaka yaitu melakukan pemaksaan kehendak untuk meraih kemenangan dengan cara-cara yang melanggar hukum, HAM & Kemanusiaan.
Kita hidup di dunia ini bukanlah sebagai warga dunia yang kesepian dan menggigil kedinginan takkala nilai-nilai demokrasi disayat-sayat oleh pisau belati keserakahan dan arogansi kekuasaan.
Sepanjang kebenaran itu ada di pihak kita dan kita yakin sepenuhnya tentang prinsip-prinsip kebenaran yang kita pegang tadi, maka semangat untuk menyuarakan kebenaran itu janganlah surut atau padam.
Kalau perlu, aparat penegak hukum yang bertindak curang, brutal dan sangat melanggar hukum sebagai wujud dari kegagalan total dalam mewujudkan NETRALITAS, maka rakyat Indonesia juga bisa mengajukan instansi atau oknum aparat itu ke tataran internasional. Sepanjang memang ada perbuatan melawan hukum dari BIN, TNI, POLRI atau instansi manapun yang terkait dalam PILPRES 2009 -- yang memang disertai dengan adanya bukti-bukti hukum yang kuat -- maka ajukan saja instansi-instansi ini ke lembaga dunia yang memang memungkinkan untuk menerima gugatan atau pengaduan resmi.
Merampas hak-hak politik rakyat dengan sengaja yaitu dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan kejahatan teknologi yang sistematis misalnya, adalah sebuah pelanggaran yang sangat serius.
Jika di negara kita, sulit mencari kebenaran dan keadilan. Maka, mari ktia cari di tingkat yang lebih mendunia agar gerakan rakyat yang mendambakan tegaknya nilai-nilai hukum dalam proses demokratisasi di negara ini bisa mendapatkan dukungan kuat dari komunitas internasional.
Tidak akan ada legitimasi bagi pemenang jika patut dapat diduga terjadi pelanggaran sangat serius lewat praktek-praktek kecurangan di berbagai lini kehidupan saat PILPRES 2009.
Latar belakang militer yang dimiliki oleh masing-masing Cawapres yaitu Wiranto dan Prabowo Subianto, akan sangat berguna untuk mencium gerakan atau operasi intelijen di akar-akar rumput untuk melakukan praktek kecurangan.
Paling tidak, pengalaman di dunia militer akan membuat Wiranto dan Prabowo Subianto mengerti betul bahwa gerakan siluman lewat operasi intelijen atau dengan cara melakukan kejahatan IT, akan mudah untuk dideteksi.
Akhirnya, menyambut datangnya masa tenang menjelang pelaksanaan Hari H PILPRES maka seluruh perhatian kita semua harus sangat fokus pada terselenggaranya PEMILU PILPRES yang bersih, benar, jujur dan adil.
Jangan cuma basa basi. Jangan ada yang obral atau pamer arogansi.
Kita tidak usah ikut-ikutan latah mengeluh atau menuduh pihak lain mengirimkan atau melakukan praktek SANTET / SIHIR.
Tegaknya nilai-nilai hukum dan demokrasi, tak ada sangkut pautnya dengan SANTET / SIHIR. Tetapi, upaya penegakan hukum dan demokrasi itu akan sangat berhasil dilaksanakan oleh bangsa Indonesia jika PEMERINTAH -- terutama aparat dan pihak terkait sebagai penyelenggara memang sungguh bermoral, beretika dan bertanggung-jawab.
Disitu kunci keberhasilannya.
Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009, tidak ada keluhan atau tuduhan terkait SANTET / SIHIR dari pihak tertentu. Namun pada kenyataannya, yang terjadi justru lebih mengerikan dari SANTET / SIHIR itu sendiri yaitu berpuluh-puluh juta rakyat Indonesia dirampas hak politiknya.
Ini kejahatan yang sangat dimurkai Tuhan.
Menindas hak politik rakyat. Merampas hak politik rakyat. Camkan itu, agar jangan pernah lagi ada pihak manapun yang bermulut comel untuk menuding sana-sini mengirim SANTET / SIHIR.
Dalam kalimat bijak tertentu, ada yang menyebutkan seperti ini, "Janganlah menuding orang lain dengan jari telunjuk anda, sebab ke-empat jari anda yang lain justru menunjuk diri anda sendiri !".
Kita umat beragam dengan lintas agama dan keyakinan yang tumbuh, berkembang dan mengakar kuat dalam diri rakyat Indonesia.
Marilah kita kuatkan iman dan taqwa kepada Sang Pencipta karena dengan kekuatan iman dan taqwa itulah maka peristiwa paling penting dalam perjalanan bangsa kita yaitu pesta demokrasi PILPRES 8 Juli 2009 bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan amanat UU dan KONSTITUSI.
Kalau cuma comel bicara SIHIR / SANTET, sepertinya sudah bukan hidup di negara yang sangat santun dan relijius seperti Indonesia tetapi seakan-akan hidup dalam dunia fiktif "HARRY POTTER:.
Ini INDONESIA, Bung ! Alamak ... ngeri kali.
(MS)
